JAKARTA, kitawisata.id – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memperkirakan kebutuhan anggaran untuk mewujudkan program pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi mencapai Rp302 triliun. Perhitungan tersebut menjadi bagian dari upaya memetakan kemampuan keuangan negara dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran pendidikan gratis untuk jenjang SD, sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) diperkirakan mencapai Rp210 triliun. Sementara itu, pembiayaan pendidikan gratis di tingkat perguruan tinggi membutuhkan sekitar Rp92 triliun.
Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk menjalankan program pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi diperkirakan mencapai Rp302 triliun.
Perhitungan tersebut disampaikan Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026), dalam pembahasan mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan nasional.
Banggar Siapkan Proyek Percontohan Rp5 Triliun
Sebagai langkah awal menuju penerapan pendidikan gratis secara lebih luas, Banggar DPR menyiapkan alokasi sekitar Rp5 triliun untuk proyek percontohan pada jenjang SD dan SMP.
Pelaksanaan tahap awal tersebut diprioritaskan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh layanan pendidikan.
Melalui proyek percontohan tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan pembiayaan, kesiapan penyelenggaraan pendidikan, serta mekanisme pelaksanaan program sebelum diterapkan secara nasional.
Said menekankan pentingnya perhitungan anggaran yang matang agar kebijakan pendidikan gratis dapat dijalankan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
Pendidikan Gratis Ditargetkan Mulai 2028
Banggar DPR mengusulkan penerapan pendidikan gratis secara lebih luas mulai 2028, dengan target cakupan awal sekitar 60 hingga 75 persen.
Selanjutnya, cakupan program diharapkan dapat diperluas hingga 100 persen pada 2029, bergantung pada kesiapan anggaran dan hasil pembahasan pemerintah bersama DPR.
Meski demikian, target tersebut masih berupa rencana dan belum menjadi keputusan final mengenai pelaksanaan pendidikan gratis secara menyeluruh.
Pemerintah dan DPR masih perlu membahas skema pendanaan, cakupan penerima manfaat, serta mekanisme pembiayaan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pembiayaan Sekolah Swasta dan Perguruan Tinggi Masih Dikaji
Selain menghitung kebutuhan anggaran, pemerintah dan DPR juga perlu menentukan cakupan lembaga pendidikan yang akan mendapatkan pembiayaan melalui program pendidikan gratis.
Pembahasan mencakup kemungkinan keterlibatan sekolah negeri, sekolah swasta, serta satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama.
Sementara itu, penerapan pendidikan gratis di perguruan tinggi masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama mengenai mekanisme pembiayaan mahasiswa dan kemungkinan pengembangan program bantuan pendidikan yang telah berjalan.
Dengan perkiraan kebutuhan mencapai Rp302 triliun, realisasi pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi akan bergantung pada hasil perhitungan lanjutan, kesiapan anggaran negara, dan keputusan pemerintah bersama DPR.
Program tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan yang selama ini ditanggung keluarga.
